Rp2,69 Miliar dalam Sorotan BPK, Pertanyaan Besarnya Bukan Hanya Berapa Biayanya, tetapi Berapa Nilai Manfaatnya bagi Bali Utara

Buleleng–WartaGlobal.Id

Turyapada Tower dibangun dengan visi yang jauh lebih besar daripada sekadar menara tinggi di kawasan Bali Utara.

Proyek ini dirancang sebagai bagian dari infrastruktur komunikasi, teknologi, edukasi, pariwisata, sekaligus instrumen pemerataan pembangunan ekonomi. Karena itu, ukuran keberhasilannya semestinya tidak berhenti pada apakah konstruksi berdiri megah.

Ukuran yang lebih penting adalah:

berapa manfaat ekonomi yang benar-benar kembali kepada masyarakat?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika hasil pemeriksaan BPK menyoroti persoalan pembayaran jasa Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dengan nilai yang dalam data pemeriksaan disebut mencapai Rp2.694.070.000.

Nilai tersebut perlu dilihat secara proporsional dan sesuai konteks pemeriksaan. Temuan atau rekomendasi BPK tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, dari perspektif ekonomi publik, setiap rupiah APBD yang dinyatakan bermasalah wajib menjadi perhatian karena menyangkut efisiensi belanja dan manfaat uang rakyat.

Dari Biaya Menuju Cost-Benefit

Dalam ekonomi pembangunan, proyek pemerintah tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya investasi.

Yang harus dihitung adalah cost-benefit.

Sederhananya:

Biaya publik → infrastruktur → aktivitas ekonomi → pendapatan masyarakat → penerimaan daerah → manfaat sosial.

Turyapada dirancang memiliki fungsi komunikasi dan konektivitas, sekaligus kawasan edukasi dan pariwisata.

Jika fungsi tersebut berjalan optimal, maka dampaknya secara ekonomi berpotensi menyebar ke sektor lain:

akomodasi → kuliner → transportasi → UMKM → tenaga kerja → perdagangan → investasi lokal.

Dengan demikian, Turyapada seharusnya bukan hanya menjadi proyek konstruksi, tetapi menjadi mesin penggerak ekonomi baru Bali Utara.

Rp2,69 Miliar Harus Dilihat dalam Perspektif Efisiensi

Angka sekitar Rp2,69 miliar menjadi penting bukan karena besar-kecilnya angka semata.

Persoalan ekonominya adalah:

apakah setiap komponen pembayaran menghasilkan nilai yang sepadan?

Apabila terdapat pembayaran yang melebihi standar atau komponen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka pemerintah perlu memastikan koreksi dan pemulihan sesuai rekomendasi pemeriksaan.

Sebab dalam ekonomi publik, pemborosan bukan hanya berarti uang keluar lebih banyak.

Pemborosan berarti ada kesempatan ekonomi lain yang hilang.

Rp2,69 miliar, misalnya, secara prinsip dapat dibandingkan dengan kebutuhan publik lainnya—tetapi perbandingan tersebut harus menggunakan harga satuan dan data APBD yang terukur, bukan sekadar membuat klaim bahwa angka tersebut bisa membangun sejumlah sekolah atau jalan.

Di sinilah analisis ekonomi harus disiplin.

Pertanyaan yang Lebih Besar: Apa Return Turyapada?

Turyapada harus mulai memiliki indikator manfaat yang dapat diukur.

Minimal:

• jumlah wisatawan;
• tingkat kunjungan kawasan;
• pendapatan dari tiket dan fasilitas;
• jumlah UMKM yang terlibat;
• tenaga kerja yang terserap;
• omzet pelaku usaha sekitar;
• pendapatan daerah yang dihasilkan;
• kontribusi sektor pariwisata;
• cakupan layanan komunikasi;
• jumlah wilayah yang sebelumnya blank spot dan kemudian terlayani;
• serta investasi baru yang muncul akibat keberadaan kawasan tersebut.

Tanpa indikator tersebut, keberhasilan Turyapada berisiko hanya diukur dari fisik bangunan, bukan dari dampak ekonominya.

Bali Utara Tidak Membutuhkan Monumen, tetapi Mesin Ekonomi

Ini menjadi titik paling penting.

Bali Utara membutuhkan pemerataan.

Karena itu, Turyapada harus mampu mengubah keunggulan infrastruktur menjadi aktivitas ekonomi nyata.

Masyarakat sekitar harus mendapatkan manfaat.

UMKM harus mendapatkan pasar.

Tenaga kerja lokal harus memperoleh kesempatan.

Pelaku usaha harus memperoleh ekosistem baru.

Dan pemerintah daerah harus memperoleh multiplier effect berupa aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah.

Kalau semua itu terjadi, investasi publik memperoleh justifikasi ekonomi yang kuat.

Namun jika bangunan megah berdiri sementara aktivitas ekonomi di sekitarnya tidak berkembang, maka evaluasi terhadap economic return proyek menjadi sesuatu yang wajar dan diperlukan.

Dari Audit Keuangan Menuju Audit Manfaat

Temuan BPK seharusnya tidak dilihat sebagai akhir cerita.

Justru dari sana pemerintah dapat melakukan evaluasi lebih luas:

Audit keuangan:
Apakah uang dibelanjakan sesuai aturan dan kontrak?

Audit kinerja:
Apakah pekerjaan menghasilkan output sesuai target?

Audit manfaat:
Apakah output tersebut menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat?

Tiga pertanyaan tersebut harus berjalan bersamaan.

Sebab proyek publik yang sehat bukan hanya proyek yang tidak bermasalah secara administrasi, tetapi proyek yang mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial yang nyata.

Turyapada Harus Menghasilkan Angka, Bukan Sekadar Narasi

Pada akhirnya, masyarakat tidak cukup diberikan narasi bahwa Turyapada akan menjadi pusat komunikasi, teknologi, edukasi, dan pariwisata.

Masyarakat berhak melihat indikatornya.

Berapa wisatawan?

Berapa UMKM?

Berapa tenaga kerja?

Berapa omzet?

Berapa pendapatan daerah?

Berapa wilayah yang memperoleh akses komunikasi?

Dan berapa nilai ekonomi yang tercipta?

Itulah bahasa ekonomi yang dapat menguji keberhasilan sebuah proyek publik.

Turyapada boleh menjadi ikon Bali Utara.

Tetapi sebagai proyek yang menggunakan uang publik, ukurannya harus lebih tinggi:

bukan sekadar berdiri tinggi, tetapi harus memberikan nilai ekonomi yang tinggi.

WartaGlobal Analisa Ekonomi

Uang publik bukan hanya harus dipertanggungjawabkan ke mana perginya, tetapi juga harus dijelaskan apa manfaat ekonominya.