JAKARTA, Global Ekonomi — Pemerintah pusat akhirnya turun tangan menghadapi tekanan fiskal yang dialami sejumlah pemerintah daerah setelah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Kementerian Keuangan mengucurkan tambahan alokasi anggaran senilai Rp20,5 triliun yang diprioritaskan untuk menjaga kemampuan daerah membayar belanja pegawai, khususnya gaji ASN.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Kementerian Keuangan Nomor S-75/PK/2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Surat tertanggal 6 Agustus 2026 itu ditandatangani Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti.
Dalam surat tersebut, pemerintah menyebut bantuan itu sebagai bantuan Presiden atau bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penyalurannya dilakukan melalui tambahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026.
“Dalam rangka mendukung keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat di daerah serta memenuhi aspirasi dari masyarakat daerah,” demikian salah satu poin dalam surat tersebut.
Penyesuaian anggaran itu mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil hingga Tahun Anggaran 2024, serta penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada 2026.
Pemerintah daerah dapat mengakses informasi penyesuaian Transfer ke Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, DJPK mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dalam proses pelayanan. Pemda diminta tidak memberikan pemberian dalam bentuk apa pun kepada pejabat maupun pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan.
Sebelumnya, Nufransa menjelaskan, alokasi Rp20,5 triliun tersebut terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji ASN daerah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu.
Kemenkeu mencatat sekitar 497 pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal setelah penyesuaian TKD 2026. Persoalan muncul karena terdapat selisih antara kebutuhan belanja pegawai dengan kemampuan fiskal sejumlah daerah.
“Selisih itulah yang kita coba tadi atas arahan Pak Menteri itu dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” kata Nufransa.
Intervensi ini sekaligus menjadi langkah pemerintah untuk mencegah terganggunya pembayaran hak pegawai daerah. Pemerintah juga ingin memastikan tekanan fiskal tidak berujung pada pengurangan tenaga PPPK.
Dengan suntikan anggaran tersebut, pemerintah berharap sekitar 497 daerah yang teridentifikasi mengalami tekanan fiskal mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawainya.
“Nah diharapkan dari tadi yang 497 daerah itu bisa memenuhi nanti, jadi tidak akan ada PHK dari pegawai yang PPPK tersebut,” ujar Nufransa.
Namun, kucuran Rp20,5 triliun tersebut juga memperlihatkan besarnya tekanan yang dihadapi sebagian daerah setelah perubahan skema TKD 2026. Pemerintah pusat kini harus memastikan bantuan tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga diikuti penguatan kapasitas fiskal daerah agar ketergantungan terhadap transfer pusat tidak terus berulang.
Sumber: Kementerian Keuangan RI.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
Tidak ada komentar:
Posting Komentar