PT GNI Terancam Kolaps, 1.900 Karyawan Bakal Di-PHK, Bahlil Lepas Tangan: “Bukan Urusan Pemerintah”

JAKARTA, Warta Ekonomi — Krisis keuangan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) mulai memasuki fase genting. Salah satu perusahaan smelter nikel besar di Indonesia itu terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.900 pekerja dari total 6.325 karyawan.

Rencana tersebut muncul di tengah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Di balik istilah “efisiensi”, terdapat persoalan yang jauh lebih besar: nasib ribuan pekerja dan keberlangsungan salah satu industri pengolahan nikel yang selama ini menjadi bagian dari proyek hilirisasi mineral Indonesia.

Manajemen GNI sebelumnya mengklaim telah menempuh berbagai langkah penghematan. Mulai dari menghentikan rekrutmen baru, memangkas jam lembur hingga menekan biaya operasional. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu mengatasi tekanan keuangan perusahaan.

Ujungnya, rasionalisasi tenaga kerja menjadi pilihan.

Persoalan kemudian menjadi sorotan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa masalah GNI merupakan “aksi korporasi” dan bukan kewenangan Kementerian ESDM.

“Ya, itu kan aksi korporasi,” ujar Bahlil, Senin (3/8/2026).

Bahlil menjelaskan GNI beroperasi berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI), sehingga pembinaannya berada di bawah Kementerian Perindustrian. Menurutnya, keputusan perusahaan untuk menambah atau mengurangi pekerja hingga menghentikan usaha merupakan tanggung jawab korporasi.

“Perusahaan yang kita bangun, mau tambah karyawan, mengurangi karyawan, atau bubar, itu adalah tanggung jawab perusahaan tersebut. Pemerintah itu hanya memberikan izin,” tegasnya.

Pernyataan tersebut membuka pertanyaan lebih besar: ketika sebuah perusahaan strategis melakukan PHK terhadap hampir dua ribu pekerja, sejauh mana negara harus hadir?

Memang, keputusan bisnis perusahaan swasta tidak serta-merta dapat diambil alih pemerintah. Namun, ketika dampaknya menyentuh ribuan pekerja, stabilitas ekonomi daerah, serta industri strategis yang berkaitan dengan agenda hilirisasi nasional, persoalannya tidak lagi sekadar angka dalam laporan keuangan perusahaan.

Krisis GNI disebut berkaitan dengan persoalan keuangan induk usahanya di China, Jiangsu Delong Nickel Industry, yang terlilit utang dan menjalani restrukturisasi. Bahkan setelah mayoritas saham diambil alih konsorsium BUMN China, kondisi perusahaan belum sepenuhnya pulih.

Situasi ini memperlihatkan bahwa hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter dan meningkatkan nilai tambah mineral. Pemerintah juga dituntut memastikan keberlanjutan investasi, kepastian tenaga kerja, tata kelola perusahaan dan perlindungan pekerja ketika korporasi menghadapi krisis.

Jika 1.900 pekerja benar-benar kehilangan pekerjaan, pertanyaan publik menjadi sederhana tetapi mendasar: siapa yang memastikan mereka tidak menjadi korban terakhir dari krisis korporasi yang akar masalahnya justru berada pada struktur bisnis dan utang perusahaan?

Pemerintah memang bukan pemilik perusahaan. Tetapi negara juga tidak semestinya berhenti pada pemberian izin ketika dampak keputusan korporasi mulai menjalar kepada ribuan warga.

Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah, terutama kementerian yang memiliki kewenangan pembinaan industri dan ketenagakerjaan, untuk memastikan proses PKPU, rencana PHK, hak-hak pekerja serta keberlangsungan operasional GNI berjalan sesuai ketentuan. (redaksi)