Jakarta, Ekonomi.WartaGlobal.id - Presiden Prabowo Subianto membuat kejutan dengan mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu menjadi sorotan karena terjadi di tengah polemik setoran Rp120 triliun dari Danantara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Publik sebelumnya mungkin menduga reshuffle kabinet akan menyasar sejumlah nama lama yang masih menjadi bagian dari pemerintahan, seperti Listyo Sigit Prabowo, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, ST Burhanuddin, Pratikno, dan sejumlah menteri lain yang merupakan warisan pemerintahan Joko Widodo.

Namun, yang terjadi justru Purbaya yang dicopot. Suahasil Nazara kemudian disebut menggantikannya.

Sekilas, peristiwa ini tampak sebagai pergantian biasa di kursi Menteri Keuangan. Namun, ada satu angka yang membuat situasi tersebut menarik untuk dicermati: Rp120 triliun.

Angka itu berkaitan dengan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sebelum era Danantara menjadi salah satu sumber penerimaan APBN. Setelah hadirnya Danantara, sebagian hasil pengelolaan aset BUMN berada dalam ekosistem lembaga tersebut untuk kebutuhan investasi.

Pada 28 Agustus 2026, Purbaya menyatakan akan ada setoran Rp120 triliun dari Danantara ke APBN. Ia bahkan menyebut besaran setoran itu merupakan keputusan Presiden Prabowo.

Namun, pada 3 September 2026, Purbaya mengungkap kepada wartawan bahwa Danantara memprotes dan keberatan terhadap rencana setoran tersebut.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan. Jika jumlah setoran telah diputuskan Presiden, mengapa Danantara masih menyampaikan keberatan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah Purbaya dicopot pada 14 September 2026. Apakah polemik Rp120 triliun berkaitan dengan pergantian Menteri Keuangan? Belum ada penjelasan resmi yang memastikan hubungan tersebut. Karena itu, kesimpulan terburu-buru harus dihindari.

Namun, rangkaian peristiwa tersebut tetap layak ditelusuri.

Mengikuti Jejak Uang Negara

Danantara dirancang untuk mengelola dan mengembangkan aset negara dalam skala besar. Gagasannya adalah mengubah negara dari sekadar penerima dividen menjadi investor yang mampu memutar aset untuk menghasilkan nilai ekonomi lebih besar.

Secara teori, gagasan itu masuk akal. Persoalannya terletak pada tata kelola.

Jika hasil pengelolaan aset negara tidak seluruhnya masuk ke APBN dan sebagian diputar melalui lembaga investasi, siapa yang menentukan arah investasinya? Siapa yang memilih proyek? Siapa yang menentukan mitra usaha? Siapa yang memutuskan perusahaan penerima pembiayaan? Dan siapa yang mengawasi seluruh proses tersebut?

Pertanyaan itu bukan tuduhan. Justru, pertanyaan tersebut merupakan syarat mendasar dalam pengelolaan kekayaan negara.

Purbaya sendiri dikenal membawa pendekatan agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah pada perbankan menjadi salah satu contoh kebijakan yang menunjukkan upayanya menggunakan kekuatan fiskal secara lebih aktif.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan membutuhkan ruang fiskal, sementara Danantara membutuhkan ruang investasi. Keduanya dapat mengklaim sedang memperjuangkan kepentingan negara.

Maka persoalannya bukan semata-mata siapa yang paling nasionalis. Persoalan utamanya adalah siapa yang memiliki kendali atas uang dan aset negara.

Siapa yang Memegang Setir?

Jika pencopotan Purbaya hanya berkaitan dengan persoalan teknis fiskal, pemerintah tentu memiliki alasan yang dapat dijelaskan secara terbuka. Namun, hingga kini, alasan spesifik pergantian tersebut belum disampaikan secara terang.

Apakah polemik Purbaya dan Danantara mengenai Rp120 triliun menjadi salah satu penyebabnya? Jika benar, apakah Presiden Prabowo berpihak kepada Danantara? Mengapa?

Pertanyaan itu masih terlalu dini untuk dijawab. Pertanyaan yang lebih penting justru: siapa yang berhasil meyakinkan Presiden bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia?

Bisa saja keputusan itu benar-benar didasarkan pada kepentingan negara, pembangunan industri, hilirisasi, investasi strategis, dan penguatan perusahaan nasional.

Namun, niat baik tidak otomatis melahirkan tata kelola yang baik. Program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Kopdes Merah Putih juga membutuhkan pengawasan agar tidak berubah menjadi kendaraan kepentingan kelompok tertentu.

Tulisan ini belum hendak menuduh siapa pun. Yang perlu dilakukan adalah mengikuti jejak Rp120 triliun: dari BUMN ke Danantara, dari Danantara ke APBN, dari APBN ke proyek negara, lalu dari proyek-proyek tersebut kepada para pemain yang memiliki akses, pengaruh, dan kepentingan di sekitar kekuasaan.

Sebab, pada akhirnya, persoalannya bukan lagi sekadar siapa Menteri Keuangannya. Pertanyaan sebenarnya adalah: siapa yang sedang memegang setir ekonomi Indonesia?